Detail Berita

PENYERAHAN INTEGRASI 34 PROGRAM PEMBERDAYAAN LINTAS KEMENTERIAN UNTUK REFORMA AGRARIA

Petani dan nelayan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga peningkatan komoditas pertanian dan perikanan amat perlu dilakukan. Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian dan perikanan.

Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria, pertama kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik.

Akibatnya, banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu, Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup; sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Menilik sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar.

Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertipikat tanah, mempercepat  pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pascapanen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2021 di Istana Bogor pada saat penyerahan sertifikat hasil redistribusi kepada sejumlah 124.120 masyarakat, maka Kepala Staf Presiden berkerjasama dengan beberapa kementerian terkait berusaha merealisasikan arahan Presiden untuk memberikan penguatan kepada petani dan nelayan. KSP bersama dengan beberapa Kementerian terkait memberikan beberapa bantuan kepada petani dan nelayan dengan harapan petani dan nelayan bisa segera memanfaatkan lahan yang sudah diserahkan, sehingga kepentingan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan petani serta nelayan bisa lebih baik.

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 15.00 WIB berlokasi di Balai Kota Among Tani Kota Wisata Batu, KSP Bersama dengan beberapa Pejabat Kementerian terkait dan beberapa unsur Forkopimda serta beberapa pimpinan OPD dari Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk dan Kota Batu melaksanakan penyerahan integrasi 34 program pemberdayaan lintas Kementerian untuk Reforma Agraria. Dalam kegiatan tersebut juga diharidi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dari sektor pertanian Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkerjasama dengan Direktorat Perbenihan Kementerian Pertanian merealisasikan bantuan penguatan petani di Kawasan Reforma Agraria yaitu Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan berupa bantuan benih jagung hibrida seluas 50 ha. Adapun jumlah bantuan yang diterima petani adalah sejumlah 750 kg benih jagung hibrida. Diharapkan dengan telah direalisasikannya bantuan tersebut dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang.

Berita Lain